Indonesia Maret 2026

Sejumlah data ekonomi penting Indonesia akan dirilis pukul 11.00 WIB hari ini, mencakup Neraca Perdagangan Januari serta Inflasi Februari (headline, inti, dan bulanan). Rilis ini datang di tengah dinamika eksternal yang relatif kondusif setelah Indonesia dan Amerika Serikat menyepakati perjanjian dagang timbal balik, termasuk penyesuaian tarif ekspor menjadi 19% dari usulan sebelumnya 32%. Kesepakatan tersebut berpotensi menjaga daya saing ekspor Indonesia, khususnya komoditas unggulan seperti sawit, tekstil, dan produk berbasis sumber daya alam.

Dari sisi perdagangan, pelaku pasar akan mencermati apakah surplus neraca dagang mampu bertahan di awal tahun. Akses tarif yang lebih longgar ke pasar AS dapat menjadi katalis positif bagi ekspor ke depan, namun tetap perlu diimbangi dengan dinamika impor—terutama bahan baku dan barang modal—yang mencerminkan aktivitas industri domestik. Surplus yang solid berpotensi menopang stabilitas rupiah, sementara penyempitan surplus bisa meningkatkan sensitivitas pasar terhadap arus modal global.

Di sisi harga, inflasi tahunan Indonesia terakhir tercatat 3,55% pada Januari 2026, naik dari 2,92% dan menjadi level tertinggi sejak Mei 2023. Meski masih di bawah ekspektasi pasar 3,8%, angka tersebut mulai mendekati batas atas target bank sentral. Kenaikan terutama didorong lonjakan inflasi perumahan akibat efek basis rendah tarif listrik, sementara inflasi inti naik ke 2,45%, tertinggi dalam sembilan bulan—menandakan tekanan harga yang lebih persisten. Namun secara bulanan, terjadi deflasi 0,15%, menunjukkan momentum harga mulai mereda.

Kombinasi surplus perdagangan dan inflasi yang menguat menempatkan pasar pada posisi yang sensitif terhadap arah kebijakan moneter ke depan. Jika inflasi Februari kembali meningkat dan inflasi inti terus naik, ekspektasi terhadap sikap hawkish Bank Indonesia bisa menguat. Sebaliknya, jika tekanan harga mereda sementara neraca dagang tetap solid, ruang stabilisasi suku bunga akan lebih terbuka. Rilis pukul 11.00 WIB berpotensi memicu volatilitas jangka pendek pada rupiah, obligasi pemerintah, dan IHSG.